Iklan Semua Halaman

Dari Istana: Aktivis Antikorupsi Diutamakan Jadi Dewan Pengawas KPK

KabarKorupsi.Com
Rabu, 04 Desember 2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang didukung Jokowi di antaranya, kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. (Foto: ANTARA) 

JAKARTA, KabarKorupsi.Com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan masih menyaring kandidat calon Dewan Pengawas KPK. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menuturkan Istana mengutamakan pegiat antikorupsi untuk mengisi jabatan tersebut.

"Politik hukum kami adalah antikorupsi, jadi orang-orang yang jelas track recordnya antikorupsi itulah yang jadi tambahan untuk syarat normatif," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (02/12/2019) dikutip tempo.co.

Fadjroel menjelaskan saat ini penyaringan kandidat Dewan Pengawas KPK dilakukan oleh tim internal yang dikomandani Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Beberapa anggotanya adalah Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, dan Dini Purwono.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang didukung Jokowi di antaranya, kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. (Foto: ANTARA) 

Menurut Fadjroel, Jokowi menyerahkan sejumlah calon yang dia dapatkan berdasarkan masukan dari sejumlah pihak kepada tim internal. Nantinya tim ini yang akan menelusuri rekam jejak dan kesesuaian kandidat tersebut dengan syarat-syarat administratif.

"Kalau Presiden mengatakan tolong cek nama ini, tadi saya sampaikan, mohon izin kami secara normatif hanya mengatakan untuk dewas pertama disesuaikan dengan syarat normatif," tuturnya.

Fadjroel menjelaskan tim internal bakal bekerja sebaik-baiknya sehingga menemukan kandidat terbaik yang bisa mengawal semangat antikorupsi.

Edittor: Redaksi

Baca Juga